kewenangan satpol pp. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenteramanm, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi. kewenangan satpol pp

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Satpol PP a. kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tesis. Tameng atau Perisai : melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan. SOP TRANTIBUM. SATPOL PP KOTA MALANG I. Pasal 6 ayat (1), mengatur bahwa Petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi ditetapkan oleh gubernur. Kewenangan Satpol PP yang menyertai tugas dan fungsinya dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu : a. Ia ingin protokol kesehatan ditegakkan dengan cara-cara yang persuasif dan preventif. Online 5 menit lalu. Berikut ini adakah tujuh fungsi pokok Satpol PP: 1. 2. a) Keabsahan. Peran mempunyai arti perilaku atau pemain atau bertindak. Berdasar PP 112/2004 sebagaimana tulisan di atas maka proses diawali sudah menjadi PNS kemudian atas kewenangan kepala daerah, seseorang PNS yang memenuhi syarat ditugasi sebagai satpol PP . Kemudian fungsi lainnya ialah penyusunan program, dan satuan polisi pamong praja pun telah menyusun program tersebut diantaranya ialah program Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No. TRIBUN-BALI. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal dengan Satpol PP memiliki sejarah yang panjang sejak tahun 1620. Kemudian terkait pertanyaan Anda mengenai legalitas Satpol PP yang memiliki senjata, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”). Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama Polisi. Menjawab pertanyaan Anda, Satpol PP yang menggunakan kekerasan saat menindak pelanggar PPKM bisa dikategorikan telah melakukan penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 – 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). 000. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. 500. 32 Tahun 2004 tentang. kewenangan lencana kecil pin polisi latar merah akrilik miror asli. Palangka Raya, (satpolpp. dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya; termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Si hadir sebagai narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan. Antara lain, 1. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut Undang-undang. Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP”. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA. 2. (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Satpol PP mempunyai tugas: 8 a. Tindak kekerasan Satpol PP sering terjadi di setiap penggusuran atau operasi penertiban. Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No. Kamis, (03/08/2023), di Mako Satpol PP Kota Batam menjadi tempat dilaksanakannya training lanjutan Aplikasi eMonev G3 bagi PPTK dan Admin OPD Satuan Polisi Pamong Praja. azas kewajiban 2. PP No. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada' ' prinsipnya adalah PPNS Satpol PP; 3. Berdasarkan laporan SKPD Terkait Maupun. kunci : Hambatan, Kewenangan, Satpol PP, Peratuan Daerah, Penyelidikan, Pelanggaran Latar Belakang pemilihan tema tersebut adalah Mengkaitkan antara Peraturan Daerah yang berlaku dengan Implementasinya di Lapangan oleh Perangkat Daerah yakni Satpol PP dimana disini penulis mengkaji mengenai Das Solen dan Das Sein. Operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum oleh pemeritah daerah guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan. Dalam Perda tersebut kan juga sudah diatur sanksinya mulai dari teguran tertulis, sanksi sosial, denda, hingga administrasi berupa pencabutan izin dan lain hal. Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Ruang lingkup penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP meliputi: a. Nyatanya untuk sekelas Eselon I, di mana seorang satpol PP sudah bekerja cukup lama sehingga pangkatnya naik, gaji satu bulan bisa mencapai 50 juta rupiah. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan. Pada awalnya, Satpol PP dibentuk untuk kebutuhan serikat dagang kolonial agar dapat memenangkan segala urusan ketika berhadapan dengan warga. Adapun kewenangan Satpol PP antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum. Dalam Pasal itu, ada 14 kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP yaitu: 1. 2011. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Sebab, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan selalu mengingatkan aparat dan SKPDnya. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Belum lagi soal keterbatasan kewenangan ditambah dengan masa pandemi COVID-19. Sedangkan fungsi yang diemban oleh Satpol PP dijelaskan dalam pasal 6, yakni SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. 88 Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 073 | Juni-September 2010 Posisi Satpol PP dalam Konteks Reformasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah di Indonesia Benturan Tugas Satpol PP dengan Tugas Polri Jika kita melihat mengapa tumpang tindih tersebut terjadi, hal ini dikarenakan adanya benturan mengenai ’siapa’ yang mempunyai kewenangan dalam. untuk mengidentifikasi wewenang kelembagaan Satpol PP sejalan dengan tuntutan perkembangan yang ada. Banyumas MULYO CREATIVE. lencana kewenangan. Daiam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP; 4. Ayahanda Samsudin dan Ibunda Sutini serta Eyang Dawi sebagai motivasi perjuangan hidup termasuk juga berjuang untuk menuntut ilmu, yang selalu. 3. "Bukan barang pemilu, tapi hanya reklame. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi : a. Satpol PP Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga ketertiban di Kota Semarang, (2) Menambah sarana prasarana, tenaga pembantu,. Penulis mencoba. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang. Statement of problems in this research were: (1) how was the application of Satpol PP obligation to Regional rule No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 3 5. TRIBUNPEKANBARU. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selain menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah, hal ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. 19. PENDAHULUAN luar rumah dalam rangka mencegah Berdasarkan peraturan pemerintah No. (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tio Arithama Rohman. Fungsi. 13. Pada awalnya, Satpol PP dibentuk untuk kebutuhan serikat dagang kolonial agar dapat. Pengurus parpol juga diimbau selalu patuh aturan dengan tidak memasang alat peraga secara sembarangan. SOP TRANTIBUM. - 6 - (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana; 3. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang semakin dinamis dan kritis menginginkan adanya perbaikan. i. Rp295. 000. 2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah); 3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP; 4) Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), makaTanda Kewenangan. UU No. Riza menyebut Satpol PP hanya menegakkan aturan Perda. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penyitaan juga tertuang dalam Perda masing-masing daerah. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Keterangan : 1. Kusuma Bangsa, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional. Nyatanya, hingga kini revisi Perda Corona soal Satpol PP diberi kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran Corona masih dibahas. Peraturan Daerah di kantor Satpol PP. Pamong Praja. Metode penilitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute. Sayangnya, Nurkholis belum mengungkapkan pasal berapa yang akan diuji. Sanksi Satpol PP yang Lakukan Kekerasan. TUPOKSI SATPOL PP KOTA SERANG. 3. 4. Namun, dimana didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam kentuan Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Sarung tangan Putih. Dalam Pasal 28A ayat (2) disebutkan ada 14 kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP yaitu: 1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. bahwa Satpol PP memiliki kewenangan cukup penting dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sehingga sepak terjang Satpol PP dalam kegiatan tersebut secara yuridis pormal perlu atau di pandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk dokumen laporan mengenai pelaksanaan kegiatan pada bidang bidang dalam. Dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan wewenang Satpol PP yakni: 1. Kamis, 16 Maret 2023; Cari. 20 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan PP No. Menurut Arifin, kepolisian dapat. JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Safrizal ZA mengungkapkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air selama ini. (proporsionality) dan pertanggungjawaban (accountability). Dalam peraturan tersebut, salah satu tugas Seksi PPNS dan Penindakan yang merupakan satuan kerja lini Satpol PP. Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Benturan dengan Polisi juga lebih karena ada singgungan kewenangan antara UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Gaji ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan saja. Dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan wewenang Satpol PP yakni: 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. By Kasi Binaparat. Kata Kunci: Satpol PP, Fungsi, Strategi. STP selaku Sekretaris Satpol PP, PPTK dan Admin […]Garut -- 25 November 2022. melalui media sosial dan media cetak . Dalam peraturan tersebut, salah satu tugas Seksi PPNS dan Penindakan yang merupakan satuan kerja lini Satpol PP. Papan Tulisan Satpol PP bordir. Menurutnya, ada sekitar 500 kabupaten dan masing-masing kabupaten atau daerah membutuhkan sekitar 3 personel PPNS sehingga total yang dibutuhkan 1500 per 2014. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini maih tetap dipertahankan. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat). Dalam rancangan revisi, di antara Pasal 28 dan Pasal 29 akan disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 28A. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja (SatPol PP). 54 Tahun 2011 Tentang Standar. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP. Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja T. Satpol PP Pasal 4 (1) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. DI Aceh. Menurut Peraturan Pemerintah No. Kewenangan satpol pp di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. PP Prov. 7 Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi. Dalam pandangan sosiologis, Satpol PP dan masyarakat merupakan rangkaian stake holder yang saling. Praja (Satpol PP) Dalam Kewenangan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo”. Kejaksaan Agung. Perkembangan IPTEK menjadikan masyarakat semakin cerdas dan kritis. Network. (satpol-pp) dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten Tojo Una-Una” TEORI DAN KONSEP 1. Satpol PP Pandeglang, Banten, menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di jalan protokol Pandeglang. Polda Metro Jaya menindak bus-bus 36 antarkota antar provinsi yang melanggar aturan. Kewenangan Satpol PP sebagai berikut : melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;Berikut ini adakah tujuh fungsi pokok Satpol PP: 1. JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja ( Pol PP ) dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 000. 28. uu dan pp kewenagan satpol pp 1. diaplikasikan adanya dalam peran kewenangan kegiatan satpol fungsi pp. Sidak Satpol PP dan Udayana Central, Sejumlah Hotel Berbintang di Kuta Belum Patuhi Perda KTR; STRUKTUR SATPOL PP SESUAI PERGUB NOMOR 71. TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban. 260. - PPNS dpt MENGGUNAKAN KEWENANGAN “ WAS dan atau MAT “ utk MENEMUKAN. Cashback 1%. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. tertib tata ruang; b. Proposal Skripsi. tertib jalan; c. kalau kemudian ada indikasi lain dari Kejati atau atau kepolisian itu menjadi hak kewenangan mereka," terang dia. Sebagai pelaksana kewenangan publik, maka Satpol PP juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang tersebut. Dalam hal Kepala Satpoi PP bukan PPNS, maka surat panggilanPeraturan Daerah di kantor Satpol PP. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Perda itu menyangkut Perdanya,” kata jelas Kombes Pol Yusri, Sabtu (24/7). 16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan wewenang Satpol PP yakni: 1. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 3. Dan syarat pokok sebagaimana kutipan di atas. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan. SerambiNews. Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2017 Rachmad Suprayetno, S. Sementara tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Satpol PP Muda: Rp960. TUGAS POKOK SATPOL PP . Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan: Dari tugas dan fungsi ini pula, Satpol PP dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 ini memiliki kewenangan, antara lain:-Melakukan tindakan penertiban non yustisial. Termasuk Satpol PP, kata Rifa'i, untuk melakukan inventarisir terkait baliho atau spanduk yang digunakan sebagai alat peraga sosialisasi calon anggota legislatif yang terpasang di area publik yang bukan peruntukannya tersebut. Secara umum penggunaan kewenangan Satpol PP sebagai petugas penegak. Baca juga: Satpol PP Sebut Banyak Tempat Kost Tak Berizin di DI Yogyakarta. "Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS," kata Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan Perda, Satpol PP mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. Data diperbaharui pada 22/9/2023. 000. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nyatanya untuk sekelas Eselon I, di mana seorang satpol PP sudah bekerja cukup lama sehingga pangkatnya naik, gaji satu bulan bisa mencapai 50 juta rupiah. Kewenangan Satpol PP dalam menegakan Perda diatur di. KEWENANGAN SATPOL PP. Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Baca juga: IKN Nusantara Jadi Proyek Prioritas 10 Tahun,. 2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah); 3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP; 4) Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), makaSatpol PP, Pedagang kaki Lima. Pemberitahuan 2. Menyelenggarakan. com. Maka penertibannya jadi kewenangan Satpol PP Kota Malang. Kepala Satpol PP Pasal 5 (1 ) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP. Mengingat besarnya kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP serta masih maraknya kekerasan dan praktik pungutan liar yang terjadi selama ini dalam korps tersebut. Sebab, kata dia, ada mekanisme dalam hal pengawasan. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP). 9. Salah satunya, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP. com, Makassar - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyerahkan Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP kepada 12 daerah, terdiri dari 4 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,. kewenangan Satpol PP untuk melakukan penegakkan terhadap pelanggaran sanksi-sanksi administratif dalam Perda dan Perkada.